Komisi VI DPR Siap Bahas RUU Perindustrian

21-05-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI siap membahas RUU Perindustrian usulan pemerintah. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat, semua fraksi, kecuali FPKS yang tidak hadir, menyatakan kesiapannya melanjutkan pembahasan RUU Perindustrian dalam Panja bentukan Komisi VI.

Rapat dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto (F-PG), didampingi dua wakil ketuanya Benny K Harman (F-PD) dan Erik Satrya Wardhana (F-Hanura), Selasa (21/5). RUU Perindustrian sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menggantikan UU Perindustrian yang lama. Di tengah industri nasional yang masih memprihatinkan, kehadiran RUU ini nantinya bisa menggairahkan sektor industri dan mensejahterakan masyarakat.

F-PDI Perjuangan lewat juru bicaranya Hendrawan Supratikno, mengatakan, ada tiga spirit dalam RUU Perindustrian ini, yaitu spirit agregasi, spirit sinergi, dan siprit integrasi dan konsistensi. “Tidak ada alasan untuk tidak membahas RUU Perindustrian ini,” tandas Hendrawan. Dan F-PDI Perjuangan siap memberikan nama-nama terbaik untuk menjadi anggota Panja.

Hendrawan juga menegaskan, pada momen Kebangkitan Nasional seperti sekarang, jangan sampai menjadi hari kebangkrutan nasional karena lemahnya sektor industri kita. Negara kaya dan maju, lanjut Hendrawan, selalu merupakan negara industri. Sektor industri harus dijadikan titik tolak kemajuan bangsa.

Sektor industri harus menjadi isu parsial bukan sektoral belaka. RUU Perindustrian ini selanjutnya mulai dibahas 3 minggu ke depan bersama Menteri Perindustrian. Dan diharapakan rampung dalam sisa masa sidang DPR. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...